Pangkalpinang — Aspirasipos.com, Perang narasi antar situs berita sudah dua hari ini terjadi, baik di dalam apalagi di luar Provinsi Bangka Belitung. Temanya diduga sejenis, membahas soal adanya dugaan oknum wartawan yang membuat resah warga penambang di kawasan Desa Ketap Parit tiga Bangka Barat, Selasa (07/04/2020).
Dalam penelusuran redaksi -jika boleh dibuat cluster- ada dua arus besar yang saling berhadap-hadapan. Yakni, teman media yang mengkritisi kinerja dari Pokja wartawan Kejati Babel. Satunya lagi, tentu rekan yang berada dibawah naungan Pokja Kejati Babel, atau biasa dilazimkan dengan nama Forwaka.
Menurut keterangan Ketua Forum Wartawan Kejati Babe, Rudy Sahwani yang diwawancara lewat sambungan ponsel malam ini, Ia mengatakan bahwa sebenarnya apa yang dilakukan oleh teman-teman di lapangan ketika meliput di kawasan Desa Ketap sudah benar.
“Kami sudah melakukan dengan benar, biarlah masyarakat yang menilai berita kami bagaimana, tapi disini saya juga menyayangkan kenapa dari begitu banyak berita yang tayang. Tidak ada satupun yang menghubungi kami, baru aspirasipos saja yang malam ini mengkonfirmasi,” urai Rudy Sahwani.
Rudy bilang, pihaknya sedang mempertimbangkan untuk membawa masalah ini ke ranah pelaporan ke Dewan Pers. Walaupun diakuinya bahwa saat ini memang sedang dalam kondisi sibuk.
“Dan satu lagi, dari berita yang banyak beredar tersebut, kan dari Forwaka jelas mengkonfirmasi KPLH, Kapolres dan lain sebagainya. Taruhlah kita tidak dikonfirmasi tapi kan harusnya pihak tadi dikonfirmasi, saya merasa aneh aja,” kata Rudy.
Terpisah, dalam satu konferensi pers yang dihadiri oleh sejumlah wartawan di kawasan perkantoran Kolong Hijau, ada empat organisasi Pers Babel menyatakan sikapnya soal respon dari pihak Kasipenkum Kejati Babel, Roy Arland.
Dalam sesi pertama yang memberikan keterangan adalah Ketua DPD PWRI Provinsi Babel, Mayrest Kurniawan, dimana menurutnya tidak semestinya pihak Kasipenkum Babel memberikan pernyataan seperti itu.
“Saya menyayangkan saja, seharusnya Kasipenkum mengutamakan jabatan fungsionalnya di lingkungan Kejati, yang kedua kenapa surat dari saudara Riky Fermana ditanggapi oleh Kasipenkum dengan berbagai statement di berita yang tayang, seharusnya ditanggapi secara datar saja. Jangan sampai akibat dari pernyataan tadi justru memicu konflik atau gesekan dari teman wartawan,” beber Mayrest Kurniawan.
Lain lagi dengan Ketua PW IWO Babel, Evan Satriadi yang tadi juga berkesempatan hadir. Ia memberikan pendapat secara singkat bahwa pihaknya meminta agar Kasipenkum tidak mengkotak-kotakan wartawan yang ada, “sejatinya tiap wartawan adalah sama,” kata Evan.
Di sesi berikutnya, Ketua FPII Setwil Babel, Ari Wijaya yang turut hadir, Ia menyayangkan pernyataan dari Kasipenkum Kejati Babel, dimana menurutnya setiap perusahaan pers sudah memiliki badan hukum yang jelas dan bukan abal-abal. “Bukan ranahnya dia bicara seperti itu, justru statementnya akan memperkeruh suasana, seharusnya dia berkomentar mententramkan antar insan pers,” ucap dia.
Terakhir, Ketua HPI DPW Babel, sekaligus mantan Ketua Forwaka 2015, Riky Fermana menyoroti soal tupoksi dari Forwaka itu sendiri. Karena seperti yang dia pernah alami selama ini, seharusnya wartawan di Kejaksaan banyak mengangkat berita soal kinerja positif dari Kejaksaan.
“Jangan seolah-olah dengan adanya embel-embel Forwaka jadi menakuti narasumber. Saran saya, di kesempatan ini saya mohon cobalah di evaluasi lagi. Mungkin Kasipenkum lelah, mungkin dengan cara ini bisa dievaluasi karena sudah menjabat selama 4 Kajati disini, dan satu lagi berdasarkan fakta sidang kemarin, seorang Ketua Forwaka adalah seorang terdakwa, apakah tidak malu? Kedepannya saya minta cobalah cari seorang Ketua yang kredibel, kompeten dan bertanggung jawab,” pungkasnya. (red6).
