Sungailiat – Aspirasipos.com- Anggota DPRD Kabupaten Bangka, Muhammad Ali menanggapi soal kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite, Pertamax dan Solar yang dianggap semakin memberatkan kehidupan masyarakat khususnya di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel)
Terlebih, dengan kenaikan BBM ini menimbulkan beberapa gejolak penolakan dari berbagai kalangan, baik mahasiswa, masyarakat hingga para pengguna kendaraan angkutan umum.
“Soal Kenaikan Harga BBM ini membuat banyak gejolak penolakan kenaikan BBM, baik dari kalangan mahasiswa maupun dari kawan ojek dan supir-supir angkutan umum,” ungkap Muhammad Ali.
Selain itu, menurut Politikus Partai Golkar ini dengan naiknya harga BBM maka dengan otomatis semua akan berdampak bagi masyarakat khususnya petani, pedangan, nelayan hingga jasa.
“Intinya jika BBM naik, otomatis semua pasti ada dampaknya khusus untuk para petani, nelayan, pedagang dan jasa serta lainnya,” tutupnya.
Selain itu, Muhammad Ali yang tinggal di Desa Penagan Kecamatan Mendo Barat mengakui bahwa masyarakat yang jauh dari SPBU merasakan dampak yang sangat signifikan dikarenakan tidak bisa menikmati BBM yang disubsidi pemerintah.
“Dampak itu sangat dirasakan terutama bagi masyarakat yang jauh dari SPBU, Apalagi adanya aplikasi Mypertamina yang mengatur pemakaian BBM, sedangkan di desa-desa yang tidak ada SPBU bagaimana cara mendapatkan bbm yang disubsidi oleh pemerintah itu,” ungkap Muhammad Ali yang terpilih dari Daerah Pemilihan (Dapil) Merawang dan Mendo Barat ini.
Lebih lanjut, Muhammad Ali menjelaskan bahwa di desa ia tinggal banyak masyarakatnya mencari nafkah untuk keluarga dengan mata pencaharian petani, nelayan, pedagang dan juga tambang
“Jadi desa kami tu, masyarakatnya lengkap mata pencahariannya ada penambang, petani, nelayan dan jasa,” pungkasnya
Untuk itu, Muhammad Ali ingin pihak pemerintah lebih bijak dan perlu adanya kajian ulang secara matang sehingga tidak terjadi gejolak yang lebih luas dikalangan masyarakat menengah ke bawah atas kebijakan kenaikan BBM ini.
“Semoga pemerintah lebih harus hati-hati dan perlu ada kajian ulang yang lebih matang lagi, Jangan sampai timbul gejolak baru di kalangan masyarakat kita khususnya kalangan menengah kebawah,” tutupnya. (Rd1).
