TOBOALI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Selasa (13/6/2017). Dua raperda yang disampaikan adalah Raperda Pertanggungjawaban APBD tahun 2016 dan Raperda Ketahangan Pangan Daerah yang merupakan inisiatif DPRD Basel.
Hendri sebagai juru bicara penyampaian Raperda Ketahanan Pangan menyebutkan, raperda ini diharapkan dapat memberikan jaminan ketahanan pangan di Bangka Selatan.
Selain itu, kata Hendri, keberadaan raperda ini sebagai wujud optimalisasi ketersediaan dan ketahanan pangan daerah guna memenuhi kebutuhan pangan Bangka Selatan. “Tentunya guna mewujudkan ketahangan pangan yang optimal dibutuhkan peran serta seluruh elemen sesuai dengan Visi Misi Pemkab Bangka Selatan,” kata politisi Demokrat ini.
Di sisi lain, Bupati Basel juga menyampaikan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2016 telah diperiksa BPK. Ia menyebutkan, Pertanggungjawaban APBD 2016 telah dituangkan secara rasional dan transparan serta mendapatkan opini BPK Wajar Dengan Pengecualian.
APBD 2016 dengan postur pendapatan setelah APBD-P sebesar Rp838 miliiar lebih dengan realisasi Rp774 Miliiar. Sementara Belanja berada pada angka Rp 664 miliar dan realisasi Rp509 Miliiar atau sebesar 84 persen. Dari ABPD ini terdapat Silpa sebesar Rp 83 Miliiar.
“Kita harapkan tentunya dapat pembahasannya akan terdapat kesamaan, sinkronisasi serta harmonisasi demi pembangunan Bangka Selatan,” ungkap Justiar.
Sementara itu, pada pemandangan lima Fraksi yakni Golkar, PDIP, Gerindra Amanat Sejahtera, Kebangkitan Nurani Nasionalis, Demokrat Bersatu pada dasarnya dapat menerima raperda. Sekretaris Fraksi Golkar Suhardi berharap pengelolaan keuangan Bangka Selatan dapat ditingkatkan hingga meraih opini WTP.
Di sisi lain, ia juga berharap keberadaan APBD Bangka Selatan dapat meningkatkan infrastruktur, kepariwisataan secara terarah dan berkesinambungan.
Ketua Fraksi Gerindra Amanat Sejaterah, Zainudin menyinggung pihaknya belum menerima iktisar laporan BPK tahun 2016 sebagai bahan pembahasan APBD tahun 2016.
Ia berharap Pemkab Basel segera menyiapkan laporan semester yang merupakan salah satu dasar pengajuan KUA PPAS.(net)
