JAKARTA, Aspirasipos.com | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita berbagai aset maupun uang milik Gubernur Papua non aktif Lukas Enembe senilai Rp 200 miliar lebih.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya kepada wartawan di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat [28/4/2023].
Ali menyebut, belum lama ini tim penyidik Lembaga Anti Rasuah itu kembali menyita sejumlah aset milik Lukas maupun yang diduga terkait dengan perkaranya senilai Rp 60,3 miliar.
![IMG 20230429 WA0021](https://aspirasipos.com/wp-content/uploads/2023/04/IMG-20230429-WA0021-1024x1024.jpg)
Aset tersebut, kata Ali, berupa sejumlah bidang tanah, rumah hingga apartemen yang tersebar di Jayapura, Papua, Bogor, Jawa Barat hingga DKI Jakarta.
“ Dengan demikian, saat ini tim penyidik KPK telah melakukan penyitaan aset dalam perkara LE (Lukas Enembe) ini lebih dari Rp 200 miliar,” kata Ali Fikri.
Bukan hanya itu, KPK baru-baru ini juga menyita hotel berikut tanah seluas 1.525 meter persegi yang diduga masih terkait perkara Lukas Enembe.
Untuk aset yang bernilai ekonomis, menurut penuturan Ali, berada di Jayapura, Papua, dengan perkiraan nilai aset sekitar Rp 40 miliar.
Ia juga memastikan, pihaknya tidak akan berhenti dan akan mengusut terus dugaan perkara korupsi Lukas Enembe.
“ Demikian juga aset-aset yang kami temukan dari kegiatan penyidikan ini pasti kami lakukan penyitaan,” tandasnya.
Ali Fikri juga menegaskan, KPK juga akan menuntut pertanggung jawaban hukum dari pelaku lain yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi tersebut.
Selain itu, KPK juga mengumumkan telah membekukan uang senilai Rp 81,8 miliar dan 31.559 dollar Singapura milik Lukas yang disimpan di dalam rekening.
Penyidik juga menyita uang Rp 50,7 miliar, emas batangan, empat unit mobil dan sejumlah cincin batu mulia.
Sebelumnya, Lukas Enembe ditangkap paksa KPK saat sedang berada disebuah restoran .
Ia ditangkap Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di daerah Abepura, Papua setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur yang bersumber dari APBD pada September tahun lalu. (nt/rd1)