ASPIRASIPOS.COM

BEDA & BERIMBANG

Warga Tolak Penambangan Pasir PT.HPI dan PT. PMS di Pulau Belitung

ilustrasi foto tambang

Membalong –Aspirasipos.com Keinginan dua perusahaan raksasa pertambangan pasir kuarsa di Kabupaten Belitung, PT Hero Progress Internasional (PT. HPI) dan PT Parit Mujur Sejahtera (PT. PMS) beroperasi di wilayah Desa Padang Kandis Kecamatan Membalong terancam batal

Pasalnya masyarakat setempat kompak menolak keberadaan dua perusahaan penambang pasir itu dan meminta Dinas LH Kabupaten Belitung agar tidak menerbitkan rekomendasi UKL/UPL dan izin lingkungan.

Penolakan terjadi setelah berdirinya dua buah plank pengumuman yang dipasang oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung di Desa Padang Kandis.

Foto : Ilustrasi Penambangan

Tertulis bahwa PT HPI tanggal 5 Desember 2019 dan PT PMS pada Mei 2019 telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan rekomendasi UKL/UPL dan izin lingkungan kepada Dinas LH.

Pengumuman tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam jangka waktu tiga hari kerja sejak diumumkan memberi saran, pendapat dan tanggapan.

Lantaran menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Pihak pemerintah Desa Padang Kandis juga meradang karena merasa dilecehkan.

Tokoh masyarakat desa setempat, Asri Cahyadi sempat menuding telah terjadi konspirasi antara pemerintah dengan pengusaha.

Seperti diberitakan rakyatpos.com, Asri menyesalkan tidak adanya pemberitahuan oleh Dinas LH kepada Pemdes sebelum pemasangan plank pengumuman.

Mantan ketua BPD Padang Kandis dua periode ini meminta kepada Dinas LH untuk meninjau ulang pengajuan permohonan izin lingkungan dan tidak menerbitkan rekomendasi UKL/UPL kepada PT. HPI dan PT. PMS.

Semestinya pihak perusahaan ataupun Dinas LH memberi tahu kepada Pemdes Padang Kandis sebelum mengajukan izin, tidak tiba-tiba ada pengumuman.

Aksi penolakan kepada PT. HPI dan PT. PMS untuk melakukan penambangan pasir di desa Padang Kandis semakin menguat. Masyarakat Padang Kandis menggelar pertemuan pada tanggal, (10/01/2020).

Pertemuan yang dipimpin oleh Kepala dusun Padang Kandis, Yogi Mandala itu dihadiri oleh kades Sumantri dan tokoh masyarakat dan pemuda memutuskan untuk tidak menyetujui/ menolak izin apapun terkait penambangan dan komoditas bukan logam/pasir kuarsa di wilayah desa Padang Kandis oleh PT. HPI dan PT. PMS dan mohon kepada Bupati Belitung untuk menindaklanjuti permohonan penolakan masyarakat.

Kepala desa Padang Kandis, Sumantri merespon aksi penolakan masyarakat dengan menyurati dinas lingkungan Hidup pada 16 Januari 2020 lalu. Surat dengan nomor : 013/KD.PDK/I/2020, perihal, Penolakan UKL-UPL dan izin lingkungan itu berisi permohonan kepada Dinas LH untuk menindaklanjuti permohonan penolakan masyarakat terkait rencana pemberian rekomendasi UKL/UPL dan izin lingkungan PT. HPI dan PT. PMS.

Namun, Sumantri menyayangkan, surat yang tebusannya disampaikan kepada Bupati dan DPRD Belitung itu, hingga saat ini belum ada jawaban dari Dinas LH.

Ia berharaf Pemerintah harus pro kepada masyarakat bukan ke pengusaha , karena masyarakat yang akan terdampak langsung dengan lingkungan jika kegiatan penambangan itu dilaksanakan.(rd1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *